Jangan menilai property hanya dari lokasi, harga dan kondisi fisik. Pemeriksaan legal due diligence diperlukan sebelum deposit atau pembayaran besar.
Checklist / Daftar pemeriksaan
- Jenis dan status hak atas tanah / type and status of land right.
- Pemegang hak dan kewenangan penjual / registered holder and seller's authority.
- Sertifikat, riwayat peralihan dan potensi klaim / title, transfer history and claims.
- Beban/hak tanggungan / encumbrances.
- Tata ruang dan peruntukan / zoning and permitted use.
- Legalitas bangunan / building legality.
- Akses jalan / legal access.
- Pajak dan biaya transaksi / taxes and transaction costs.
- Struktur transaksi jika melibatkan WNA/investor asing / structure for foreign investors.
Dasar hukum / Legal basis
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
- PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana yang relevan.
- Ketentuan tata ruang dan regulasi daerah/sektoral sesuai lokasi.
Untuk WNA, struktur kepemilikan/penguasaan property harus dianalisis secara khusus. Nominee arrangement yang dimaksudkan untuk menghindari hukum dapat menimbulkan risiko.
KARABI menyediakan Property Legal Check dan legal due diligence sesuai objek transaksi.
DISCLAIMER: Artikel bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan fakta, dokumen, lokasi, sektor usaha, kontrak, putusan pengadilan dan regulasi yang berlaku pada saat nasihat diberikan.
Do not assess property only by location, price and physical condition. Legal due diligence should be conducted before a deposit or major payment.
Checklist / Daftar pemeriksaan
- Jenis dan status hak atas tanah / type and status of land right.
- Pemegang hak dan kewenangan penjual / registered holder and seller's authority.
- Sertifikat, riwayat peralihan dan potensi klaim / title, transfer history and claims.
- Beban/hak tanggungan / encumbrances.
- Tata ruang dan peruntukan / zoning and permitted use.
- Legalitas bangunan / building legality.
- Akses jalan / legal access.
- Pajak dan biaya transaksi / taxes and transaction costs.
- Struktur transaksi jika melibatkan WNA/investor asing / structure for foreign investors.
Dasar hukum / Legal basis
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
- PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana yang relevan.
- Ketentuan tata ruang dan regulasi daerah/sektoral sesuai lokasi.
For foreign nationals, the ownership/use structure requires special review. Nominee arrangements intended to circumvent the law may create serious legal risks.
KARABI provides Property Legal Check and legal due diligence tailored to the transaction.
DISCLAIMER: These articles are educational and do not constitute legal advice for a specific matter. Legal application depends on facts, documents, location, business sector, contracts, judicial decisions and regulations applicable when advice is provided.