Investor sebaiknya tidak hanya melihat potensi keuntungan. Struktur hukum investasi menentukan hak, kontrol, kewajiban, exit dan risiko sengketa.
Checklist investor / Investor checklist
- Identitas dan status badan usaha / identity and corporate status.
- Struktur kepemilikan / ownership structure.
- Bidang usaha dan ketentuan investasi / business sector and investment rules.
- Sumber dan penggunaan dana / source and use of funds.
- Due diligence perusahaan/asset / company and asset due diligence.
- Shareholders agreement/investment agreement.
- Governance dan reserved matters.
- Profit distribution.
- Exit mechanism.
- Deadlock and dispute resolution.
- Compliance dan licensing.
- Property/land structure jika investasi terkait property.
Dasar hukum / Legal basis
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah antara lain oleh UU No. 6 Tahun 2023.
- PP No. 28 Tahun 2025 tentang PBBR.
- Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal.
- UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah jika investasi menggunakan PT.
Untuk investor asing, struktur transaksi harus diperiksa terhadap aturan penanaman modal, bidang usaha, badan usaha, kepemilikan dan perizinan. Jangan menggunakan struktur nominee sebagai jalan pintas tanpa analisis hukum.
DISCLAIMER: Artikel bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan fakta, dokumen, lokasi, sektor usaha, kontrak, putusan pengadilan dan regulasi yang berlaku pada saat nasihat diberikan.
Investors should not look only at potential returns. The legal structure determines rights, control, obligations, exit options and dispute risks.
Checklist investor / Investor checklist
- Identitas dan status badan usaha / identity and corporate status.
- Struktur kepemilikan / ownership structure.
- Bidang usaha dan ketentuan investasi / business sector and investment rules.
- Sumber dan penggunaan dana / source and use of funds.
- Due diligence perusahaan/asset / company and asset due diligence.
- Shareholders agreement/investment agreement.
- Governance dan reserved matters.
- Profit distribution.
- Exit mechanism.
- Deadlock and dispute resolution.
- Compliance dan licensing.
- Property/land structure jika investasi terkait property.
Dasar hukum / Legal basis
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah antara lain oleh UU No. 6 Tahun 2023.
- PP No. 28 Tahun 2025 tentang PBBR.
- Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal.
- UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah jika investasi menggunakan PT.
For foreign investors, the transaction should be reviewed against investment, business-sector, corporate, ownership and licensing rules. Do not use nominee structures as a shortcut without legal analysis.
DISCLAIMER: These articles are educational and do not constitute legal advice for a specific matter. Legal application depends on facts, documents, location, business sector, contracts, judicial decisions and regulations applicable when advice is provided.