Pencegahan sengketa bukan berarti perusahaan dapat menjamin tidak pernah digugat. Tujuannya adalah mengenali risiko lebih awal dan mengurangi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik.
Sistem pencegahan / Prevention framework
- 1. Legal audit berkala / periodic legal audit.
- 2. Contract approval workflow.
- 3. Pemeriksaan kewenangan penandatangan / signing-authority controls.
- 4. Dokumentasi transaksi dan komunikasi penting / documentation of transactions and key communications.
- 5. Employment compliance.
- 6. Licensing compliance.
- 7. Property and investment due diligence.
- 8. Complaint and demand-response protocol.
- 9. Dispute escalation matrix.
- 10. Retainer/legal counsel access.
Dasar hukum / Legal basis
- KUHPerdata, khususnya prinsip perjanjian dan wanprestasi yang relevan.
- UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah untuk corporate governance.
- PP No. 28 Tahun 2025 untuk licensing compliance.
- PP No. 35 Tahun 2021 dan regulasi ketenagakerjaan relevan.
- UU No. 30 Tahun 1999 untuk ADR/arbitrase apabila dipilih.
Pencegahan terbaik dimulai sebelum kontrak ditandatangani, sebelum investasi masuk, sebelum property dibeli, sebelum karyawan diberhentikan, dan sebelum konflik berkembang.
KARABI: IDENTIFY → PREVENT → PROTECT → RESOLVE.
DISCLAIMER: Artikel bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan fakta, dokumen, lokasi, sektor usaha, kontrak, putusan pengadilan dan regulasi yang berlaku pada saat nasihat diberikan.
Dispute prevention does not guarantee that a company will never be sued. Its purpose is to identify risks early and reduce avoidable mistakes that may lead to conflict.
Sistem pencegahan / Prevention framework
- 1. Legal audit berkala / periodic legal audit.
- 2. Contract approval workflow.
- 3. Pemeriksaan kewenangan penandatangan / signing-authority controls.
- 4. Dokumentasi transaksi dan komunikasi penting / documentation of transactions and key communications.
- 5. Employment compliance.
- 6. Licensing compliance.
- 7. Property and investment due diligence.
- 8. Complaint and demand-response protocol.
- 9. Dispute escalation matrix.
- 10. Retainer/legal counsel access.
Dasar hukum / Legal basis
- KUHPerdata, khususnya prinsip perjanjian dan wanprestasi yang relevan.
- UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah untuk corporate governance.
- PP No. 28 Tahun 2025 untuk licensing compliance.
- PP No. 35 Tahun 2021 dan regulasi ketenagakerjaan relevan.
- UU No. 30 Tahun 1999 untuk ADR/arbitrase apabila dipilih.
The best prevention starts before a contract is signed, before investment funds are committed, before property is purchased, before employment is terminated, and before a conflict escalates.
KARABI: IDENTIFY → PREVENT → PROTECT → RESOLVE.
DISCLAIMER: These articles are educational and do not constitute legal advice for a specific matter. Legal application depends on facts, documents, location, business sector, contracts, judicial decisions and regulations applicable when advice is provided.