Rujukan peraturan yang digunakan dalam seri artikel hukum utama KARABI Law Firm.
Daftar dasar hukum / Legal references
- KUHPerdata: Pasal 1238, 1243, 1267, 1320, 1338 dan ketentuan relevan lainnya.
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah antara lain oleh UU No. 6 Tahun 2023.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah antara lain oleh UU No. 6 Tahun 2023.
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP No. 5 Tahun 2021.
- PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK.
- Permenaker No. 14 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa PBBR sektor ketenagakerjaan — berlaku sejak 21 November 2025 dan mencabut Permenaker No. 6 Tahun 2021.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal.
Validasi regulasi utama dilakukan terhadap basis data JDIH BPK pada 6 Oktober 2026. Peraturan sektoral/daerah perlu diverifikasi kembali sesuai lokasi dan jenis usaha/property pada saat layanan diberikan.
DISCLAIMER: Artikel bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan fakta, dokumen, lokasi, sektor usaha, kontrak, putusan pengadilan dan regulasi yang berlaku pada saat nasihat diberikan.
Regulations referenced in the KARABI Law Firm pillar article series.
Daftar dasar hukum / Legal references
- KUHPerdata: Pasal 1238, 1243, 1267, 1320, 1338 dan ketentuan relevan lainnya.
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah antara lain oleh UU No. 6 Tahun 2023.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah antara lain oleh UU No. 6 Tahun 2023.
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP No. 5 Tahun 2021.
- PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK.
- Permenaker No. 14 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa PBBR sektor ketenagakerjaan — berlaku sejak 21 November 2025 dan mencabut Permenaker No. 6 Tahun 2021.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal.
The main regulations were checked against the BPK Legal Information Network database on 6 October 2026. Sectoral/local regulations should be re-verified based on the location and type of business/property when legal services are provided.
DISCLAIMER: These articles are educational and do not constitute legal advice for a specific matter. Legal application depends on facts, documents, location, business sector, contracts, judicial decisions and regulations applicable when advice is provided.